TATIYE.ID (BONEBOL) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango menggelar sosialisasi yang melibatkan sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) di Gorontalo, Jumat (21/06/2024).
Sosialisasi dengan tema peran aktif pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum tahun 2024 itu menghadirkan dua narasumber hebat dan yang ahli dibidangnya, yaitu Rahmat Mohi sebagai mantan Komisioner Bawaslu dan Yulianti Laliyo yang saat ini menjabat sebagai anggota Bawaslu Bone Bolango divisi penanganan pelanggaran.
Tak hanya sejumlah Organisasi Masyarakat yang hadir seperti KNPI, PCNU, HMI, tetapi kegiatan ini juga turut melibatkan unsur media baik cetak maupun online yang ada di Gorontalo.
Adapun kegiatan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu selama 2 hari berturut-turut ini merupakan program secara nasional yang di inisiasi oleh Bawaslu RI yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi hingga Kabupaten/Kota.
Anggota Bawaslu Bone Bolango, Alti Mohamad, menyatakan dalam sambutannya bahwa sosialisasi ini adalah salah satu strategi Bawaslu untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan cara berkolaborasi dengan beberapa organisasi masyarakat dan sejumlah awak media.
“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk bagaimana sama-sama mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan guna mensukseskan penyelenggaraan pilkada tahun 2024”, ungkapnya.
Jika melihat penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 sebelumnya di Kabupaten Bone Bolango yang telah berjalan dengan aman dan damai, tentu hal tersebut tidak terlepas dari peran dan dukungan seluruh stakeholder termasuk lapisan masyarakat di Kabupaten Bone Bolango.
Juga menyikapi keterbatasan jumlah personil yang ada di Bawaslu, maka Ormas dan media merupakan perpanjangan tangan dari Bawaslu Bone Bolango untuk menyampaikan kepada masyarakat pentingnya pengawasan terhadap proses demokrasi khususnya Pilkada di bulan November nanti.
“Dalam rangka melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pilkada, saya kira kita akan kewalahan kalau tidak melibatkan bapak/ibu ormas tidak terlibat secara aktif dalam memberikan kontribusi berupa masukkan-masukkan kemudian laporan-laporan yang berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi di masyarakat”. tandasnya.
