TATIYE.ID (KABGOR) – Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Daerah (AMMPD) mendukung penuh wacana pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Gorontalo dari Bank SulutGo (BSG).
Koordinator AMMPD, Arif Rahim, bahkan menyebut keberadaan BSG selama puluhan tahun telah membuat keuangan daerah Gorontalo seperti berada dalam “penjajahan” finansial.
“Indonesia dijajah Jepang hanya 3,5 tahun. Berbeda dengan Gorontalo yang sudah 26 tahun dijajah secara finansial oleh BSG,” tegas Arif, Sabtu (8/8/2026).
Menurut Arif, kritik terhadap BSG bukan muncul secara tiba-tiba. Wacana pemindahan RKUD, kata dia, telah digaungkan sejak beberapa tahun terakhir dan berangkat dari berbagai keluhan masyarakat.
Ia menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari minimnya bantuan Corporate Social Responsibility (CSR), sulitnya akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM, tingginya suku bunga kredit, hingga persoalan yang berkaitan dengan debitur.
“Wacana ini bukan lahir dari ruang hampa. Ada banyak persoalan yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Arif juga menyoroti fasilitas dan jaringan layanan BSG yang dinilainya belum memadai. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi persoalan tersendiri karena BSG merupakan bank penyalur dana desa bagi 191 desa di Kabupaten Gorontalo.
Karena itu, AMMPD mendesak DPRD Kabupaten Gorontalo tidak hanya menjadikan wacana pemindahan RKUD sebagai perdebatan, tetapi segera mengambil langkah konkret.
“Kami mendesak DPRD segera mengambil langkah tegas agar penjajahan oleh BSG ini segera dihentikan,” tegasnya.
Arif menilai Agustus menjadi momentum yang tepat bagi Kabupaten Gorontalo untuk mengambil keputusan besar terkait pengelolaan keuangan daerah.
“Bulan Agustus ini momentum yang tepat untuk Kabupaten Gorontalo bisa merdeka secara finansial,” pungkas Arif.
