TATIYE.ID (DEPROV) – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Warsito Somawiyono menyoroti pemanfaatan kartu tani untuk penebusan pupuk bersubsidi di awal tahun yang terkesan seperti tidak siap. Sedangkan, awal bulan Februari ada beberapa wilayah pertanian di Gorontalo harus membutuhkan pupuk, Senin (09/01/2023).
Menurut Warsito, data penerima kartu tani dalam penebusan pupuk bersubsidi yang ia miliki baru mencapai 6,4 persen saja. Sedangkan berdasarkan data Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) petani yang berhak mendapat kartu tani di Provinsi Gorontalo 179 ribu lebih, dan yang telah menerima baru 132 ribu petani.
“Angka di bawah 10 persen sampai saat ini apalagi waktunya sangat pendek akan memiliki resiko, karena petani yang sudah tercatat dalam program kartu tani sudah dilarang menebus pupuk bersubsidi karena tidak berfungsi. Apalagi semua proses bertani itu harus membutuhkan pupuk,” jelas Warsito.
Aleg dari Partai Golkar itu mengungkapkan, penerbitan surat Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian RI mengenai penyaluran pupuk bersubsidi menggubakan kartu tani sejak bulan September 2022 lalu, akan tetapi angka yang tersalurkan masih minim.
“Untuk itu perlu meningkatkan peran koordinasi antara unsur OPD pertanian di Kabupaten dan Kota maupun perbankan yang menerima mandat menerbitkan kartu tani. Apalagi target pemberlakuan kartu tani akan dimulai tahun 2023, dan menurut saya akhir bulan Januari pemanfaatan kartu tani ini belum siap,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat, jajaran Komisi II Deprov Gorontalo bakal mengkoordinasikan ke Kementerian Pertanian dan Bank BRI Pusat perihal kesalahan data sampai ada sekitar 40 ribu petani belum mendapat kartu tani, dengan demikian para petani terancam menebus pupuk bersubsidi.
“Sebenarnya tahun 2020 pemerintah sudah menyebarkan kartu tani melalui Bank BNI tapi putus di tengah jalan karena ada kendala, sehingga kartu tersebut sudah tidak berfungsi lagi. Olehnya semua kartu tani akan diterbitkan satu pintu oleh Bank BRI,” kata Warsito.
