TATIYE.ID (DEPROV) – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, memimpin Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo.
Rapat tersebut dihadiri anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Rapat paripurna dilaksanakan sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD satu kali dalam setahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dalam memimpin rapat, Thomas Mopili membuka paripurna setelah memastikan jumlah kehadiran anggota dewan telah memenuhi kuorum. Dari total 45 anggota DPRD Provinsi Gorontalo, jumlah yang hadir telah sesuai ketentuan dalam Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD, sehingga rapat dinyatakan sah dan terbuka untuk umum.
Pada kesempatan itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan secara langsung LKPJ Tahun Anggaran 2025 di hadapan forum paripurna. Dokumen LKPJ kemudian diserahkan kepada Ketua DPRD untuk selanjutnya dibahas oleh DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.
Dalam pemaparannya, Gusnar Ismail menjelaskan bahwa Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan pemerintahan periode 2025–2029 sekaligus awal implementasi RPJMD. Meski kapasitas fiskal daerah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, Pemprov Gorontalo tetap berupaya mengoptimalkan pengelolaan anggaran hingga menempatkan Gorontalo pada enam besar nasional dalam kinerja pendapatan dan belanja daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga menjalankan sejumlah program prioritas pada sektor pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, dukungan diberikan melalui pembangunan sarana pendidikan, program beasiswa, fasilitasi prakerin bagi sekitar 2.000 siswa, serta bantuan studi bagi 826 mahasiswa. Proses transformasi IAIN Sultan Amai Gorontalo menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) juga disebut telah memasuki tahap akhir di tingkat pemerintah pusat.
Sementara di sektor kesehatan, program yang dijalankan antara lain upaya penurunan angka stunting, penyediaan dokter spesialis di wilayah perbatasan, pelaksanaan cek kesehatan gratis, hingga keberhasilan operasi bedah jantung terbuka pertama di Provinsi Gorontalo pada tahun 2025.
“Selain itu, pengembangan Rumah Sakit Ainun Habibie kembali dilanjutkan setelah kendala anggaran sebelumnya dapat diatasi melalui dukungan APBD,” jelas Gusnar dalam pemaparannya.
Rapat paripurna kemudian ditutup, sementara dokumen LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 akan dibahas DPRD untuk menghasilkan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
