Tatiye.id (Gorut) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Gorontalo Utara, Djafar Ismail, angkat bicara terkait anggaran Dana Insentif Daerah (DID) tahap 3 berjumlah sebesar Rp 9,8 Miliar, yang di ketahui turunnya nanti pada saat selesai pembahasan APBD. Sehingganya pihak legislatif merasa kecolongan terkait anggaran yang turun tidak ada pemberitahuan kepada kami DPRD.
Djafar mengatakan, bahkan terhadap perencanaan kegiatannya saja kami dari pihak DPRD tidak pernah dilibatkan. Sehingga disini kami DPRD yang tentunya mempunyai kewenangan, khususnya kewenangan bajeting dan pengawasan maka kitapun harus mempunyai data.
“Apalagi program kegiatan ini kami dilihat lebih banyak di arahkan pada kegiatan-kegiatan fisik, sementara anggaran ini sudah turun di penghujung tahun, tepatnya di bulan November. Sehingganya kami DPRD mempunyai kehawatiran agar jangan sampai pelaksanaan kegiatan yang di arahkan pada proses kegiatan fisik ini tidak akan selesai karna waktu yang sudah sangat mepet,” ujar Djafar.
Politisi PDI-IP empat periode ini mengungkapkan, bahwa inilah yang kita kejar. Disamping itu setelah kita melakukan rapat evaluasi tadi, awalnya seluruh OPD mengaku bahwa kegiatan itu sudah selesai 100%, akan tetapi setelah kita desak, kita kejar bahkan kita sampaikan kepada mereka bahwa kita DPRD akan turun lapangan guna untuk mengecek langsung kegiatan itu sudah betul-betul selesai atau tidak, ada pengakuan dari OPD bahwa ada yang belum selesai.
“Nah disini membuktikan bahwa kehawatiran DPRD itu terbukti. Bahwa terkait pemanfaatan anggaran di penghujung tahun, khususnya untuk kegiatan fisik itu dipertimbangkan waktu pelaksanaannya. Tetapi anehnya disini kami DPRD tidak dilibatkan, sehingga kamipun tidak dapat memberikan masukan,” kata Djafar.
Djafar yang juga selaku Pimpinan Partai PDI-IP Gorut ini menambahakan, bahwa semua ini tentu harus kita bahas dan insyaallah berdasarkan data yang kita peroleh setiap komisi-komisi akan turun lapangan guna untuk memastikan kegiatan-kegiatan termasuk rujuh ruas jalan tani.
“Disini adapaun yang sedikit menarik mengenai pekerjaan jalan tani tersebut berpariasi. Karena ada satu ruas jalan tani sepotongnya pakai rabat beton dan sepotongnya di buka jalan baru,” ucap Djafar.
Menurut Djafar, seolah-olah ini dipaksakan. Tetapi disini kamipun tidak langsung harus memfonis semua ini sebelum kami sendiri akan memastikan semuanya di lapangan.
“Jadi ini yang paling pertama untuk kita pastikan, karena anggarannya cukup besar. Bayangkan dengan pemanfaatan anggaran yang cukup besar DPRD yang punya fungsi bajet, dan yang punya fungsi pengawasan tidak pernah di beri tau terkait DID tahap tiga ini. Nanti disaat kita mendesak mereka, kitapun diberi tau,”jelas Djafar
Kitapun disini menitipkan kepada teman-teman yang ada di lembaga ataupun yunit pengadaan barang dan jasah untuk jangan menggunakan sistim yang lama. Seperti halnya proses pengadaan itu dilakukan nanti di pertengahan bahkan nanti di penghujung tahun, sehingga realisasinya pasti terganggu.
“Maka disini saya tekankan bahwa prosesnya di awal tahun ini sudah berjalan. Apalagi ada kegiatan-kegiatan yang anggarannya cukup besar sehingga membutuhkan waktu cukup panjang, maka itu harus dilaksanakan prosesnya,”tukas Djafar
Persoalan prosesnya kita tidak ada interfensi. Kita hanya ingin melihat, mengawal dan bahkan akan mengawasi. (*)
