TATIYE.ID – DPRD Provinsi Gorontalo mulai membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun 2025.
Menyikapi proses tersebut, Anggota DPRD dari Fraksi PAN, Femmy Udoki menyerukan agar seluruh legislator memberikan perhatian penuh dan menunda sementara aktivitas ke luar daerah.
Dirinya menilai pembahasan KUA-PPAS sangat strategis karena menyangkut arah kebijakan dan alokasi anggaran pembangunan ke depan.
Ia mengingatkan bahwa pembahasan awal dilakukan di tingkat komisi sebelum dilanjutkan ke Badan Anggaran (Banggar), sesuai mekanisme yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2018.
“Ini sangat krusial, karena komisi adalah pihak yang punya mitra kerja langsung. Kalau proses di komisi tidak maksimal, maka hasilnya di Banggar juga tidak akan optimal,” ujar Femmy saat diwawancarai usai rapat Senin (14/7/2025).
Ia juga mengimbau seluruh anggota DPRD agar tidak meninggalkan tanggung jawab pembahasan dengan melakukan perjalanan ke luar daerah selama proses ini berlangsung.
“Waktu kita sangat terbatas. Jadi saya minta seluruh anggota dewan jangan ada dulu yang keluar daerah. Fokuskan tenaga dan pikiran untuk KUAPPAS ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Femmy juga meminta pimpinan DPRD untuk tidak memberikan izin perjalanan dinas yang tidak bersifat mendesak.
Menurutnya, hanya kegiatan struktural yang sifatnya wajib, seperti panggilan dari DPP partai, yang bisa menjadi pengecualian.
“Kalau hanya perjalanan biasa, saya harap jangan diberi izin. Fokus kita sekarang harus satu menuntaskan pembahasan KUAPPAS agar dokumen APBD Perubahan ini tepat sasaran dan berpihak kepada rakyat,” katanya.
Rapat paripurna tersebut menjadi titik awal penyusunan perubahan anggaran tahun berjalan.
Femmy berharap tahapan pembahasan di setiap komisi dapat berjalan efektif dan seluruh fraksi memberi perhatian maksimal demi kepentingan masyarakat Gorontalo.
