TATIYE.ID (GORUT) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara melalui Komisi III menggelar rapat koordinasi guna memperkuat fungsi pengawasan terhadap program kerja pemerintah daerah, khususnya di sektor pariwisata. Fokus utama rapat ini adalah pengelolaan Pulau Saronde, yang selama ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di wilayah tersebut.
Rapat dijadwalkan berlangsung pada Senin, 6 Januari 2025, pukul 10.00 WITA, bertempat di Ruang Komisi III DPRD Gorontalo Utara. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah diundang untuk menghadiri rapat, termasuk dinas-dinas yang menangani pariwisata, lingkungan hidup, serta perencanaan pembangunan daerah.
Anggota Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Windra Lagarusu, menegaskan pentingnya kesiapan para pihak yang hadir dalam rapat tersebut. Ia berharap setiap OPD yang diundang dapat membawa dokumen-dokumen yang relevan sebagai bahan pembahasan. “Jangan datang dengan tangan kosong,” tegas Windra, seraya mengingatkan bahwa rapat ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah konkret dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Menurut Windra, selama ini pengelolaan Pulau Saronde masih menyisakan sejumlah persoalan, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Dengan koordinasi yang baik antar lembaga, pihaknya berharap ada perbaikan tata kelola agar potensi wisata Pulau Saronde dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan.
Rapat ini juga diharapkan menjadi momentum penting untuk mengevaluasi peran masing-masing pihak dalam pengembangan pariwisata daerah. DPRD menilai bahwa pariwisata bukan hanya soal promosi dan kunjungan wisatawan, tetapi juga menyangkut aspek perencanaan, pelestarian lingkungan, serta keterlibatan masyarakat setempat.
Sebagai salah satu destinasi andalan Gorontalo Utara, Pulau Saronde dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh elemen pemerintahan. Komisi III menekankan bahwa pengelolaan yang profesional dan terbuka akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi sektor pariwisata, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
