Pemerintah Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Pemaparan Rancangan Akhir dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Acara yang berlangsung di Aula Tarsius Bappeda Pohuwato pada Kamis (05/12/2024) ini dihadiri oleh pimpinan OPD, para Camat, serta perwakilan dari berbagai instansi.
Kepala Bappeda Kabupaten Pohuwato, Irfan Saleh, mengapresiasi tim yang telah bekerja cepat dalam menyusun rancangan ini.
“Terima kasih kepada Tim dari Unipo yang bekerja keras dalam menyusun Dokumen RKPD ini. Penyusunan ini mengacu pada visi dan misi pasangan SIAP, yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat,” kata Irfan dalam sambutannya.
Irfan menjelaskan sejumlah tantangan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah, salah satunya adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Irfan mengaku bahwa banyaknya aksi unjuk rasa dan sorotan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten pohuwato menjadi perhatian utama.
“Kita harus bisa menjaga stabilitas, terutama untuk menarik investor besar. Daerah lain menghabiskan ratusan juta hanya untuk mempromosikan investasi, sementara Pohuwato sudah menjadi daya tarik alami. Tapi, jika kita tidak bisa menjaga kepercayaan dan stabilitas, hal ini akan menjadi ancaman serius,” katanya.
Ia juga menyinggung pentingnya memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. “Kalau masyarakat sudah merasa aman, kenyang, dan tenang, maka pembangunan akan berjalan lebih lancar,” tambahnya.
Dalam pemaparannya, Irfan menyebut angka kemiskinan di Pohuwato saat ini berada di angka 17,11 persen. Meski menurun dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini masih tergolong tinggi.
Oleh karena itu, kata Irfan lagi, berbagai program dirancang untuk menekan angka tersebut, termasuk pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, dan sosial.
“Kami sedang mengembangkan program pemberdayaan pekarangan untuk meningkatkan aset rumah tangga dan produktivitas masyarakat. Selain itu, pengembangan pupuk organik juga menjadi fokus utama melalui kerja sama lintas sektor,” jelasnya.
Rancangan Program Unggulan
Dalam RPJMD ini, pemerintah daerah akan memprioritaskan: 1.) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pekarangan.
Pengembangan pupuk organik untuk mendukung sektor pertanian dan pangan. 2.) Penyusunan desain program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat miskin.
Kolaborasi dengan dinas terkait untuk memastikan implementasi tepat sasaran.
“Kami ingin program ini benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat dan dapat dilaksanakan dengan baik mulai tahun depan. OPD terkait harus mulai menyusun rencana kerja sesuai dengan rancangan
