TATIYE.ID (SPORT) – Tidak seperti usai meraih medali di PON Papua tahun 2021 silam, tahun ini pasca meraih medali di PON XXI Aceh-Sumut dua atlet asal kabupaten Pohuwato tidak mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah daerah. Ya, pasalnya selain tahun ini berpapasan dengan gelaran Pilkada, pkondisi fiskal daerah yang terjun bebas juga menjadi penyebabnya.
Informasi yang berhasil diperoleh awak media ini, dengan mempertimbangkan kondisi daerah yang tengah terjun bebas atau terpuruk menjadi penyebab belum adanya apresiasi bonus medali yang dapat diberikan pemerintah Kabupaten Pohuwato.
“Fiscal negara dan daerah lagi terjun bebas,” jawab sekertaris KONI Kabupaten Pohuwato, Muslimin Nento saat dikonfirmasi, Senin (7/10/2024).
Informasi senada juga disampaikan Hasan, Kabid Olahraga Dispora Kabupaten Pohuwato yang mengaku terkait bonus dua atlet asal Pohuwato Silvana Lamanda dan Jelki Ladada untuk tahun ini belum ada.
“Kalo untuk bonus Silvana dan Zelki, Pemda Pohuwato pernah berikan sebelumnya, dan untuk PON kali ini belum ada. InsyaAllah prestasi yang diraih di PON kali ini, akan menjadi bahan laporan kami dinas teknis ke beliau Ibu Plt Bupati,” kata Hasan.
“Beliau berdua saat ini sudah menjadi aset kita bersama, bukan hanya Pohuwato, tapi sudah aset provinsi bahkan nasional,” tambahnya
Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Pohuwato, Beni Nento kembali menegaskan bahwa tahun ini baik KONI maupun Pemkab Pohuwato belum menganggarkan terkait bonus ini.
“Barangkali kaitan dengan bonus yang ditanyakan sudah dijelaskan oleh sekertaris saya di KONI. Kami belum menggangarkan termasuk juga dangan Pemda. Dua atlet ini kan bawa nama Propinsi Gorontalo dan sudah disiapkan oleh Pemprov anggarannya,” jelasnya saat dihubungi awak media ini.
Sebagai informasi, dari enam kabupaten kota se Provinsi Gorontalo, yang sudah menyatakan diri tengah menyiapkan bonus prestasi bagi atlet peraih medali di PON XXI Aceh-Sumut barulah Kota Gorontalo. Meski hingga saat ini nominal bonus yang akan diberikan baik itu medali emas, perak dan perunggu masih menjadi pembahasan KONI Kota Gorontalo, Dispora dan DPRD Kota Gorontalo. (*)
