TATIYE.ID (POLITIK) – Mosi tidak percaya yang dilayangkan oleh beberapa DPC PPP di Gorontalo kepada ketua dan sekretaris DPW PPP Gorontalo menjadi sorotan masyarakat terlebih di kalangan para politisi.
Kabarnya, dua dari empat DPC PPP, yaini Bone Bolango dan Kota Gorontalo telah ‘balik badan’ terkait dengan polemik yang ada di internal PPP. Lantas bagaimana dengan kabar mosi tidak percaya? Apakah akan berlanjut?
Sebelumnya diketahui bahwa empat DPC PPP yang melayangkan mosi tidak percaya adalah, DPC PPP Kota Gorontalo, DPC PPP Bone Bolango, dan DPC PPP Kabupaten Gorontalo. Bahkan terinformasi DPC PPP Pohuwato juga pun ikut dalam mosi tersebut.
Untuk Kota Gorontalo kata Ketua DPC PPP, Mohammad Rivai Bukusu mengatakan pihaknya sudah mendapatkan jawaban atas persoalan terkait komposisi Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Provinsi Gorontalo dari Dapil Kota Gorontalo.
“Alhamdulillah kami sudah mendapatkan jawaban dari DPW terkait dengan komposisi Bacaleg (DPRD Provinsi Gorontalo) dan itu sudah selesai,” ucap pria yang akrab sebutan Ayi Bukusu.
Sementara Sekertaris DPC PPP Bone Bolango saat dikonfirmasi tatiye.id via WhatsApp mengenai kabar mosi tidak percaya tersebut, belum memberikan respon ataupun komentar. Namun berbeda dengan mantan ketua DPC PPP Bone Bolango, Azan Piola Isa. Ia mengatakan pada tatiye.id bahwa persoalan itu sudah aman.
“Aman,” kata Azan dengan singkat.
Untuk Pohuwato sendiri, tatkala dihubungi, ketua DPC PPP Pohuwato, Sri Masri Sumuri menuturkan pihaknya tidak pernah mencampuri terkait mosi tidak percaya dan fokus membesarkan partai berlambangkan Ka’bah di Bumi Panua.
“Sejak awal saya tidak pernah ikut campur soal masalah ini. Kami fokus membesarkan PPP di Pohuwato itu saja,” tutur Sri.
Selanjutnya Kabupaten Gorontalo, saat dikonfirmasi via WhatsApp ketua DPC PPP, Awaludin Pauweni mengungkapkan tidak terlibat dalam permasalahan yang terjadi. Dirinya yang saat ini masih menjalankan diluar daerah tidak tahu dengan polemik yang terjadi di internal PPP.
Usai mendengar kabar (mosi tidak percaya) tersebut Awaludin menilai itu adalah masalah person bukan lembaga atau atas nama DPC PPP Kabupaten Gorontalo.
“Saya tidak tahu ini masalah. Saya rasa ini hanya permasalahan person saja bukan lembaga. Terlebih membawa nama partai. Jika itupun menyangkut partai maka ada mekanisme yang harus dijalankan untuk mengambil keputusan,” ujar Awaludin.
