TATIYE.ID (GORONTALO) – Sikap pemerintah Provinsi Gorontalo yang disampaikan oleh pejabat di Kominfo Provinsi rupanya memantik reaksi keras dari pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Gorontalo. Menurut Wakil Ketua MUI Provinsi Gorontalo, Ustadz Muhammad Ghufron Suratman, pernyataan Pemprov soal anggaran untuk MUI Provinsi Gorontalo, sangat disayangkan dan salah kaprah.
“Pernyataan Pak Ismail Giu yang membeberkan anggaran miliaran untuk sejumlah kegiatan keagamaan seperti MTQ, pelaksanaan ibadah haji, pembangunan masjid dan lain sebagainya, sebagai jawaban atas minimnya anggaran hibah untuk MUI, sungguh sangat salah kaprah. Harusnya antara kegiatan yang disebutkan sebagai bentuk perhatian Pemprov kepada kegiatan keagamaan, jangan dibenturkan dengan anggaran untuk MUI. Ini ruang lingkup yang berbeda. Menurut saya, pernyataan pak Ismail Giu itu sangat menyesatkan. Dan itu menjadi indikasi jelas bahwa Pemprov tidak paham akan nilai strategis keberadaan MUI, sehingga setengah hati menganggarkan dana buat MUI. Saya kira ini perlu diluruskan,” ungkap Ustadz Ghufron kala dihubungi tatiye.id.
Ghufron menambahkan, jika benar sikap Pemprov seperti yang diungkap oleh pejabat Kominfo tersebut, pihaknya hanya bisa bersabar dan tidak akan bersikap konfrontatif dengan Pemprov.
“Ya kita tidak dalam posisi akan berhadap-hadapan dengan pemerintah. Kami punya tugas keummatan yang harus kami tunaikan, baik ada anggaran pemerintah maupun tidak. Dan Alhamdulillah, dengan kepemimpinan Kyai Abdurahman Bahmid, sejauh ini tugas-tugas tersebut bisa kami tunaikan, meski masih banyak kekurangan di sana-sini,” sambungnya.
Ghufron menambahkan, tugas MUI sebagai rumah bagi seluruh Ormas Islam menjadi peran yang sangat strategis. Makanya, hanya MUI yang memiliki legitimasi yang diakui oleh pemerintah dalam mengambil sikap, seperti mengambil putusan fatwa, termasuk mengeluarkan fatwa halal bagi produk yang dikonsumsi masyarakat.
“Provinsi Gorontalo adalah provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sekitar 97 persen. Dan MUI adalah representasi ummat ini yang paling terdepan, karena ormas Islam semuanya ada dalam MUI. Kami tentu akan terus berkomunikasi dan membuka diri jika nantinya pihak Pemprov mau berdialog. Kami berharap anggaran Pemprov bukan berarti kami mengemis, tapi karena besarnya dan strategisnya ruang lingkup tanggungjawab MUI, maka kami tentu berharap ada share anggaran dari Pemprov. In Syaa Allah tidak ada yang cari hidup apalagi cari kaya di MUI, semuanya kami gunakan untuk melayani kebutuhan ummat kok,” pungkas Ustadz yang juga pengurus di Al Khairat Gorontalo dan PWNU Provinsi Gorontalo ini. (***)
