TATIYE.ID (BONEBOL) – Wakil Ketua DPRD Bone Bolango Zainudin Pedro Bau mendesak Pemerintah Daerah Bone Bolango segera menyiapkan skema sebagai solusi dalam menindaklanjuti kebijakan penghapusan honorer tahun 2023.
“Ini menyangkut nasib ratusan orang tenaga honorer dan ini menjadi PR kita bersama saat ini. Kasihan juga kalau harus dipaksa berhenti kerja, di sisi lain angka pengangguran daerah makin bertambah,” kata Pedro di Gedung DPRD Bone Bolango.
Oleh karena itu, politikus Partai Golkar ini mengatakan bahwa Pemda Bone Bolango mulai skarang mulai merumuskan Langkah strategis dan signifikan yang tepat sebelum dan pasca kebijakan ini berlaku sesegera mungkin dianalisis dan mendalami multiplier efek dari pengahapusan tersebut.
“Apabila status tenaga honorer dihapus oleh KemenPAN-RB, maka harus ada kepastian mereka mau diapakan, apakah akan dijadikan PPPK, outsourcing harian lepas atau ada alternatif lain,” ungkapnya.
Ketua DPD Golkar Bone Bolango tersebut menuturkan penghapusan itu nantinya akan berdampak pada kekhawatiran tenaga honorer dan disatu sisi tentu berisiko terhadap kinerja pemerintah daerah.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menyatakan akan menghapus tenaga honorer di instansi pemerintahan.
Penghapusan itu terhitung mulai 28 November 2023. Sebagai gantinya, pemerintah memperbolehkan instansi merekrut tenaga alih daya (outsourcing). Pola perekrutan ini dilakukan sesuai kebutuhan.
