TATIYE.ID (POHUWATO) – Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur Sistem Kerja Aparatur Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Bupati tentang Sistem Kerja ASN dalam upaya pencegaha penyebaran COVID-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Surat Edaran Bupati Pohuwato Nomor:202/Sed/BKPP/808-III yang telah ditandatangi Bupati Pohuwato, Syarif Mbuinga itu tertanggal 19 Maret 2020.
Surat Edaran ini memuat pedoman pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from home) bagi ASN sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Pemda Kabupaten Pohuwato.
Terkait hal tersebut, maka pada Kamis, (19/3/2020) dilakukan pertemuan bersama pimpinan OPD dan Kecamatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Syarif Mbuinga dan Wakil Bupati Amin Haras. Dikatakan Bupati Syarif Mbuinga, Pimpinan OPD tahu persisi mana yang memungkinkan di rumahkan dan mana yang tidak, dan saya tegaskan bahwa yang di rumahkan dalam pantauan Pimpinan OPD dan pastikan tidak ada yang keluar dari Marisa.
“Jangan karena merasa ada kesempatan maka dimanfaatkan. Maka dengan kebijakan saya ini ditafsirkan atau dimaknai bisa pulang ke kampung masing-masing, bukan, tidak seperti itu. Kita tetap ada di marisa kita tetap di Pohuwato. Di level pimpinan kita tetap melaksanakan kegiatan sebagaimana biasa, di bawah pimpinan kita yang paling tahu siapa yang di rumahkan dan siapa yang tidak. Pastikan yang di rumahkan itu bukan mereka saat itu juga lantas ada di luar Pohuwato, saya mohon ketegasan kita semuaâ€tegas Bupati.
Karena menurut Bupati Syarif, tidak mungkin dirinya bisa mengontrol semua ASN, bapak ibu pimpinan yang mengontrol dan itu menjadi bagian tanggungjawab. Selanjutnya keberadaan dari ASN harus benar-benar ada di daerah, maka laporkan keberadaan kita lewat alat komunikasi berupa HP Android. Kalau yang bersangkutan meninggalkan Pohuwato berkonsekuensi kepada hal-hal yang berkenaan dengan indisipliner. Kebijakan ini diambil karena menyangkut masalah yang terjadi saat ini, untuk apa ketika di rumahkan lantas begitu dapat kesempatan ternyata hanya berada di luar daerah, di mall dan lainnya. Saya mohon dilevel pimpinan untuk protektik ini, mohon juga kepada pimpinan OPD tetap berada disini.
Bupati Syarif menambahkan, yang di rumahkan tentu bukan semua melainkan yang bisa bekerja di rumah. Untuk itu berikaan pemahaman kepada mereka yang di rumahkan dengan yang tidak, ini bukan libur kita sedang menghadapi terkait keperihatinan besar terhadap wabah corona. Hari ini ada perlu kecepatan di dalam mengambil tindakan untuk keselamatan. Karena penyakit atau virus ini mudah sekali berpindah.
Bupati Syarif Mbuinga kembali mengingatkan agar tidak ada yang meninggalkan marisa, kecuali hal-hal penting dan urgent. “Level eselon II dan III atas seizin saya, saya tidak berlebihan tetapi lagi-lagi untuk kita semua, bayangkan kalau seperti Negara lain yang sudah lockdown tidak ada lagi aktivitas dan tidak ada lagi yang bisa masuk ke negeri itu. Hanya saja prinsip kehati-hatian, kita harus sikapi dengan baik, kita tidak panik akan tetapi serius menyikapi ini” tuturnya
Sementara itu Wabup Amin Haras menjelaskan, terkait hal ini kita atur mana yang di kantor dan mana yang bisa bekerja di rumah. Diupayakan tidak ada kerumunan dan diminta tidak lepas dari pengawasan pimpinan OPD masing-masing.
“Jangan sampai di kantor kita hindari mereka tidak kontak fisik namun ketika diarahkan di rumah mereka tinggalkan daerah, sehingga dengan media yang ada bisa digunakan untuk pemantauan dan pengawasan kepada mereka (ASN). Ini penting terkait dengan Covid-19 yang diminta ada upaya pencegahan dan kita uipayakan pohuwato tidak akan ada suspect (terduga)â€,ucap Wabup
