TATIYE.ID (KABGOR) – Terkait pendistribusian pupuk di Kabupaten Gorontalo (Kabgor) DPRD Kabupaten Gorontalo menilai pendistribusian pupuk di Kabupaten Gorontalo belum merata.
Hal ini disampaikan oleh Jasmia Suleman anggota komisi I DPRD Kabgor dalam rapat kerja bersama Distributor pupuk dan UD. Tani Makmur. Dimana mrnurut Jasmia, pembangian pupuk kepada para petani masih belum merata hingga saat ini dan penyalurannya pun dinilai tak tepat sasaran.
“Seperti yang terjadi di Limboto banyak petani yang mengeluhkan akan tidak adanya pupuk ketika musim tanam tiba. Karena pupuk yang paling dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah dua jenis pupuk yaitu pupuk urea dan pupuk ponstan. Tetapi saat musim tanam tiba pupuknya tidak ada,” jelas Jasmia.
Lanjut kata Jasmia,manakala bertepatan dengan waktu tanam, yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat adalah soal ketersediaan pupuk. Olehnya srikandi Hanura di DPRD Kabgor ini meminta agar distributor pupuk untuk menambah suplayer pupuk terutama untuk dua jenis pupuk yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Jadi dengan ini saya berharap kepada para distributor pupuk untuk menambah suplayer pupuknya. Kan ada juga ladang yang tidak termasuk dalam kelompok, maka mereka akan mengambil pupuk dari mana. Sementara pupuk non subsidi itu agak mahal harganya. Jadi dengan ini kami sangat berharap agar suplayer pupuk itu bisa ditambah lagi,” kata Jasmia.
Hal yang sama disampaikan oleh ketua komisi I DPRD Kabgor, Nasir Potale. Ia menegaskan, bahwa kondisi di lapangan masih ditemukan beberapa kendala dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidi. Di antaranya masih belum meratanya pasokan pupuk. Dan juga ada beberapa pengecer yang diduga memperjualbelikan pupuk. Maka dirinya dengan tegas mengatakan kepada pihak distributor pupuk agar kiranya pihak pengecer dan penyalur pupuk jika terbukti bermain curang soal pendistribusian pupuk maka dicabut izinnya atau minimal diberikan peringatan sebelum dicabut izinnya.
“Saya harap pihak distributor memberikan arahan kepada pengecer dan penyalur pupuk apabila ada yang melanggar maka diberikan sanksi atau dicabut saja izinnya,” kata Nasir.
Selain itu politisi Demokrat ini juga berharap pengecer tidak berpihak pada kawasan pertanian tertentu. Petani sering terpaksa mengantre untuk membeli pupuk bersubsidi tapi belum tentu mendapat hasil memuaskan.
“Para petani sering antre untuk mendapatkan pupuk. Begitu tiba waktu tamam ternyata sudah habis. Makannya para petani sering terpaksa tidak memupuk padi hingga musim panen,” ujarnya.
Dikatakan Nasir, pihaknya komisi I sangat berharap kepada para distributor pupuk untuk mengevaluasi kembali para pengercer pupuk yang mungkin bermasalah sehingga masalah ketersediaan pupuk ini tidak terlalu menjadi masalah besar.
“Saya harap distributor juga melakukan evaluasi kepada pengecer-pengecer pupuk yang mungkin bermasalah, sehingga masalah pupuk yang sering dikeluhkan petani tidak terlalu menjadi masalah besar,” harap Nasir. (*)
Pewarta : Khalid Moomin
