TATIYE.ID (GORONTALO) – Pemerintah Provinsi Gorontalo meluruskan pemberitaan salah satu media daring tentang rendahnya Indeks Inovasi Pemerintah yang seolah-olah ditafsirkan sebagai rendahnya kinerja pemerintah. Berita berjudul “Kemendagri Rilis Daftar Pemda Berkinerja Rendah”.
“Pertama kami ingin meluruskan supaya tidak sesat dan menyesatkan publik bahwa Indeks Inovasi Pemerintah yang rendah tidak sama dengan kinerja pemerintah daerah yang rendah. Sebab kinerja pemerintah itu ada indikatornya sendiri,” kata Kepala Bapppeda Budiyanto Sidiki, Jumat (18/6/2021).
Ukuran kinerja pemerintah daerah jelas Budi, bisa dilihat dari kinerja keuangan, indikator makro ekonomi dan indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang di dalamnya sudah memuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP).
“Dari pelaporan keuangan Pemprov Gorontalo meraih opini WTP Sembilan kali, LAKIP kita B, LPPD berstatus Kinerja Tinggi dengan nilai 2,9344. Belum lagi soal indikator makro ekonomi. Semua itu kan indikator kinerja, jadi tidak pas kalau hanya dilihat dari Indeks Inovasi,” terangnya.
Ia menjelaskan, rendahnya Indeks Inovasi Pemerintah disebabkan oleh alasan teknis berupa proses pelaporan dan penginputan yang tidak maksimal. Bapppeda mencatat, ada 11 inovasi OPD yang bisa dilaporkan dengan baik sesuai indikator yang dipersyaratkan.
11 inovasi itu diantaranya, aplikasi “Sahabat No Tilang” dari Dinas Perhubungan. Inovasi tindak pelanggaran melalui SiPaka dan Si-Trayek. Inovasi pengelolaan alat mesin pertanian melalui Brigade Alsitan, inovasi Terawang Samsat dari Badan Keuangan. Dari Bapppeda mengusulkan aplikasi E-Renggar, BKD mengusulkan aplikasi New Siransija dan sebagainya.
“Beberapa OPD sudah mengajukan dan melakukan tahapan penginputan di aplikasi Indeks Inovasi Daerah, akan tetapi tidak lengkap mengisi indikator-indikatornya. Indikatornya itu kan banyak, jadi kalau ada yang terlewatkan pasti nilainya rendah. Ini yang harus diperbaiki,” ucap Budi.
Hal yang sama diungkapkan Kepala Badan Litbang Kemendagri Agus Fatoni melalui rilis resmi Kemendagri. Penyebab rendahnya skor indeks yakni kurang maksimalnya pemda dalam melakukan pelaporang inovasi. Sering kali, Pemda tidak memenuhi persyaratan yang diberikan, kendati daerah tersebut sejatinya memiliki berbagai terobosan kebijakan.
“Bisa jadi pemerintah daerah memiliki inovasi yang cukup banyak, tapi tidak dilaporkan atau bisa saja dilaporkan tapi tidak evidence based dan ditunjang data-data pendukung yang ada,” tandasnya. (Adv)
