TATIYE.ID (JAKARTA) – Dari 120.000 lebih warga penerima Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta), kurang lebih ada 38.000 warga yang akan dihapus dari kepesertaan Jamkesta dan tidak diusulkan masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementrian Sosial RI.
Hal itu diungkap Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapppeda) Budiyanto Sidiki saat mendampingi Gubernur Gorontalo Rusli Habibie audiensi dengan Menteri Sosial di Jakarta, Senin (2/12/2019).
“Setelah kita verifikasi dan validasi kita menemukan ada 38.000 lebih yang tidak bisa kita pertahankan. Kenapa? Pertama meninggal, kedua pindah, tidak ditemukan dan ganda. Kurang lebih ada 32 persen dari total 120.000 jiwa,†ujar Budi.
Menurut Budi, data yang ada akan diupayakan masuk ke dalam DTKS. Dimana seluruh warga kurang mampu yang terdata di DTKS menjadi dasar pemberian bantuan sosial baik oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
“Pak Menteri Sosial membuka ruang bagi kita daftar itu diusulkan masuk kepesertaannya dibiayai oleh APBN. Itu hal yang paling positif pertemuan hari ini. Ini sebenarnya target kita di vervali (data Jamkesta yang dibiayai APBD dialihkan ke APBN). Alhamdulillah direstui oleh Pak Menteri,†Lanjut Budi.
Data di Dinas Kesehatan menyebutkan, dari 177.593 orang penerima Jamkesta, hanya 55.114 orang yang sudah masuk ke dalam DTKS pemerintah pusat. Sisanya 120.265 orang yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum terdata di DTKS. (*)
Pewarta : Firman Husain.
