TATIYE.ID (GORONTALO) – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Irwan Dai menyatakan dana yang dibahas dalam penetapan APBD-P, sebagian basar hanya akan digunakan untuk menutupi hutang daerah dan tidak lagi pro rakyat seperti pembangunan Rumah Layak Huni (Mahyani) atau kepentingan rakyat lainnya.
Hal ini disampaikan Irwan Dai yang mengatakan ini salah satu alasan mengapa Forum 16 (F16) yang terdiri dari Fraksi Golkar, Nasdem dan PKS ditambah 2 dari Aleg Partai Hanura harus Walk Out dari pembahasan APBD-P Kabupaten Gorontalo dan tidak menanda tangani hasil putusan tersebut.
“Katanya kita tidak pro rakyat, tapi coba kita lihat apakah anggaran yang dibahas pro dengan kepentingan rakyat. Malah sebagian besar terpakai untuk menutupi utang,” tegasnya.
Lanjut dikatakan F16 siap hadir pada pembahasan APBD-P 2022, jika anggaran perjalanan dinas (Perdis) termasuk untuk seluruh aleg yang bernilai 4 Miliyar dihilangkan diganti dengan anggaran pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.
“Jika hasil pembahasan ini disetujui oleh Gubernur, maka kami F16 tidak akan menggunakan dana Perdis tersebut karena berkaitan dengan hukum. Tapi saya yakin Gubernur tidak akan ceroboh dan bisa membaca bahwa hasil bahasan APBD-P Kabupaten ini bermasalah karena hanya ditandatangani oleh 19 anggota DPRD Kabgor,” tandasnya.